Mau Buka Keran Ekspor, KKP Godok Harga Acuan Benih Lobster

Forbeslux, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang mengupayakan harga bola lobster (BBL) atau gorengan bisa sangat murah. Saat ini, harga sementara yang ditetapkan dalam rancangan undang-undang tersebut sebesar Rp 8.500 per benih rajungan.

Harga serupa juga diketahui terkait rencana segera membuka peternakan kepiting. Hal ini dikatakan dengan mengetahui harga benih rajungan yang paling murah, membantu nelayan mendapatkan uang lebih banyak.

Kepala Bagian Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan Effin Martiana menjelaskan, keputusan Menteri mengenai harga BBL yang sangat murah mulai ramai diperbincangkan masyarakat. Misalnya saja diskusi dengan masyarakat di Cilacap, Jawa Tengah, pada 5 Februari lalu. Proyek ini melibatkan perwakilan nelayan, pemerintah daerah, dan pengelola kelompok usaha. Hasil konsultasi publik akan menjadi pertimbangan kami, di pemerintahan, dalam memilih kebijakan, dan masyarakat berhak memberikan pendapatnya, kata Effin dalam keterangannya, Sabtu (02/10/2024).

Ia mengatakan, berdasarkan hasil survei lapangan dan kajian pendidikan, KKP mematok harga terendah yakni Rp 8.500 per ekor. Faktor-faktor yang dipertimbangkan berkisar dari biaya produksi variabel, melalui biaya produksi tetap, hingga profitabilitas. Referensi harga

Dalam Keputusan Menteri tersebut juga ditetapkan bahwa nilai acuan terendah ditinjau setiap enam bulan atau bila diperlukan. Menurut dia, penetapan harga tulang rajungan yang lebih murah merupakan jaminan nelayan tidak dirugikan saat menjual ikannya.

Undang-undang ini juga bertujuan untuk mendorong efisiensi penggunaan sumber daya BBL, dengan tetap mengutamakan kelestarian lingkungan, dan mendukung budidaya ekspor dan impor BBL dari nelayan skala kecil.

“Ini masih tertulis dan terus kita perhatikan apa yang diberikan. Sebelum Cilacap, kita diskusi dulu dengan masyarakat di Sukabumi. Kita ingin isi kementeriannya benar, sehingga ketika undang-undangnya sudah disahkan, mereka akan membawa manfaat yang besar bagi kemaslahatan masyarakat, pemerintah dan kelestarian lingkungan hidup”, tutupnya.

Selain peraturan menteri tentang harga BBL terendah bagi nelayan, KKP juga sedang menyusun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Penangkapan, Pembudidayaan, dan Pengelolaan Lobster, Lobster, dan Lobster yang saat ini masih menunggu konsolidasi. Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan perubahan kebijakan tersebut untuk mendorong budidaya lobster di dalam negeri, bekerja sama dengan negara-negara yang telah menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan komoditas tersebut.

Menteri Trenggono ingin Indonesia menjadi bagian dari pasar lobster global di masa depan. Kejar Investasi Jumbo

Seperti disebutkan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ingin meningkatkan investasi di sektor budidaya kepiting. Hal inilah yang menjadi tujuan mereka melakukan proses pembukaan bagian luar butiran kepiting (digoreng).

Menteri Trenggono menegaskan, undang-undang terkait penjualan benih lobster tetap ditegakkan pihaknya. Namun, menurutnya, tujuan dari rencana tersebut bukan sekedar ekspor benih lobster, namun ia yakin akan banyak uang yang dihasilkan.

Dia tidak merinci kisaran harga yang dibidiknya. Namun, ia membandingkannya dengan Indonesia yang meningkatkan kelasnya di hadapan dunia. Selanjutnya diharapkan dapat berpartisipasi dalam gerakan internasional.

“Sekarang kita sedang dalam proses (undang-undang), sekarang kita sedang melaksanakannya, kita berharap bisa cepat selesai (selesai),” kata Trenggono di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (5/1/2024).

“Jadi yang ingin kita dapatkan bukan sekedar menjual benih, yang ingin kita dapatkan adalah uang, itu datang kepada kita dan kita bisa sejajar dengan mereka, dan kita bisa menjadi bagian dari dunia internasional,” lanjutnya.

Dijelaskannya, sudah ada 5 perusahaan di Vietnam yang sepakat membudidayakan benih lobster. Dia mengatakan, kesepakatan itu bukan kesepakatan tertentu selama ada uang yang masuk ke dalam negeri.

Terkait dengan 5 perusahaan Vietnam tersebut, Trenggono mengatakan tindakan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2023.

“Iya silahkan, kalau JV (joint venture) diterima, tidak ada JV, ayo dibuka. Itu dimulai beberapa bulan lalu, sudah tahun 2023,” jelas Sakti Wahyu Trenggono.