Alasan Ekspor Kendaraan Komersial Indonesia Masih Minim

Forbeslux, Jakarta – Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menjelaskan penyebab rendahnya angka ekspor kendaraan niaga di Tanah Air. Salah satu penyebabnya adalah masalah izin dari masing-masing kontraktor pabrik.

“Kita perlu mengetahui nama-nama produk mobil yang diproduksi di Indonesia dan masih memiliki klien. Semuanya harus izin dari klien, kalaupun kendaraan buatan Indonesia seperti Astra, Toyota dan Daihatsu yang TKDNnya cukup tinggi tidak berhak ekspor harus ada izin dari klien,” kata Gaikindo General Ketua Yohannes Nangoi pada konferensi pers GIICOMVEC di Jakarta, Rabu 7 Februari 2024

Nangoi menjelaskan, Gaikindo kini berupaya mendorong pabrik mobil di Indonesia untuk memproduksi kendaraan yang memenuhi standar global. Dia mencontohkan, standar emisi di Australia sudah Euro 5 dan Euro 6, sehingga kendaraan yang masih memenuhi standar emisi Euro 4 tidak akan diekspor.

“Kalau mau ekspor harus ada Euro 5 dan 6, misalnya ke Jepang diubah. Kita harus bisa meminta kuota atau izin kepada kepala sekolah masing-masing sekolah, yang kita lakukan bersama Kementerian Perindustrian,” ujarnya.

Gaikindo juga berupaya memperluas tujuan ekspor kendaraan buatan Indonesia. Asosiasi yang membawahi merek mobil di Indonesia ini akan bekerja sama dengan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

“Rencananya kami akan ke China dan Shanghai bersama Menteri Perindustrian untuk membahas ekspor kendaraan China buatan Indonesia ke pasar yang lebih besar. Standar kendaraan harus memenuhi standar global dan Kemenperin harus membantu untuk memiliki tempat uji coba sehingga sebelum lahir sudah memenuhi standar, baik dalam negeri maupun ekspor,” kata Nangoi.

Data Gaikindo menunjukkan pada tahun 2023, ekspor kendaraan bermotor ke Indonesia berjumlah 505.134 unit. Dari total nilai tersebut, 8,18% merupakan ekspor kendaraan niaga.

Pilihan Editor: Honda Terus Berjuang Saat Tes MotoGP di Sepang, Luca Marini Ungkap Masalahnya

Apakah Anda ingin berbicara dengan editor tentang artikel di atas? Yuk gabung di member.Forbeslux/community, pilih grup GoOto

Jepang berada di ambang resesi setelah pertumbuhan ekonominya anjlok selama dua kuartal berturut-turut. Baca selengkapnya

Usai peresmian SPBU pertama, Deputi Bidang Kelautan dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Vivi Yulaswati mengungkapkan potensi pemanfaatan energi hidrogen untuk IKN Nusantara. Baca selengkapnya

Hilirisasi adalah proses mengubah bahan mentah menjadi produk jadi yang lebih tinggi. Berikut manfaat, contoh, dan dampaknya. Baca selengkapnya

Sebuah studi baru mengungkapkan temuan penelitian yang menunjukkan kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia menimbulkan risiko kesehatan dan lingkungan. Baca selengkapnya

IIMS 2024 yang dulu bernama GAIKINDO Auto Show kini tengah berlangsung. Ini adalah kisah pameran mobil dari waktu ke waktu. Baca selengkapnya

Industri manufaktur mendominasi ekspor barang Indonesia hingga mencapai 70 persen. Kemenperin berencana mengekspor produk manufaktur pada tahun 2024 mencapai 302 ton senilai Rp. Baca semuanya

Sepanjang Januari 2024, nilai ekspor batu bara mencapai USD 2,41 miliar dibandingkan bulan sebelumnya sebesar USD 3 miliar. Baca selengkapnya

Pangsa industri pengolahan terhadap total nilai ekspor nasional sebesar 72,24%. Baca selengkapnya

Neraca perdagangan Indonesia surplus selama 45 bulan sejak Mei 2020. Nilainya mencapai USD 2,02 miliar. Baca selengkapnya

BPS mencatat nilai ekspor Indonesia pada Januari 2024 sebesar USD 20,52 miliar, turun 8,34%. dibandingkan Desember 2023. Apa alasannya? Baca selengkapnya

Mau Buka Keran Ekspor, KKP Godok Harga Acuan Benih Lobster

Forbeslux, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang mengupayakan harga bola lobster (BBL) atau gorengan bisa sangat murah. Saat ini, harga sementara yang ditetapkan dalam rancangan undang-undang tersebut sebesar Rp 8.500 per benih rajungan.

Harga serupa juga diketahui terkait rencana segera membuka peternakan kepiting. Hal ini dikatakan dengan mengetahui harga benih rajungan yang paling murah, membantu nelayan mendapatkan uang lebih banyak.

Kepala Bagian Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan Effin Martiana menjelaskan, keputusan Menteri mengenai harga BBL yang sangat murah mulai ramai diperbincangkan masyarakat. Misalnya saja diskusi dengan masyarakat di Cilacap, Jawa Tengah, pada 5 Februari lalu. Proyek ini melibatkan perwakilan nelayan, pemerintah daerah, dan pengelola kelompok usaha. Hasil konsultasi publik akan menjadi pertimbangan kami, di pemerintahan, dalam memilih kebijakan, dan masyarakat berhak memberikan pendapatnya, kata Effin dalam keterangannya, Sabtu (02/10/2024).

Ia mengatakan, berdasarkan hasil survei lapangan dan kajian pendidikan, KKP mematok harga terendah yakni Rp 8.500 per ekor. Faktor-faktor yang dipertimbangkan berkisar dari biaya produksi variabel, melalui biaya produksi tetap, hingga profitabilitas. Referensi harga

Dalam Keputusan Menteri tersebut juga ditetapkan bahwa nilai acuan terendah ditinjau setiap enam bulan atau bila diperlukan. Menurut dia, penetapan harga tulang rajungan yang lebih murah merupakan jaminan nelayan tidak dirugikan saat menjual ikannya.

Undang-undang ini juga bertujuan untuk mendorong efisiensi penggunaan sumber daya BBL, dengan tetap mengutamakan kelestarian lingkungan, dan mendukung budidaya ekspor dan impor BBL dari nelayan skala kecil.

“Ini masih tertulis dan terus kita perhatikan apa yang diberikan. Sebelum Cilacap, kita diskusi dulu dengan masyarakat di Sukabumi. Kita ingin isi kementeriannya benar, sehingga ketika undang-undangnya sudah disahkan, mereka akan membawa manfaat yang besar bagi kemaslahatan masyarakat, pemerintah dan kelestarian lingkungan hidup”, tutupnya.

Selain peraturan menteri tentang harga BBL terendah bagi nelayan, KKP juga sedang menyusun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Penangkapan, Pembudidayaan, dan Pengelolaan Lobster, Lobster, dan Lobster yang saat ini masih menunggu konsolidasi. Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan perubahan kebijakan tersebut untuk mendorong budidaya lobster di dalam negeri, bekerja sama dengan negara-negara yang telah menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan komoditas tersebut.

Menteri Trenggono ingin Indonesia menjadi bagian dari pasar lobster global di masa depan. Kejar Investasi Jumbo

Seperti disebutkan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ingin meningkatkan investasi di sektor budidaya kepiting. Hal inilah yang menjadi tujuan mereka melakukan proses pembukaan bagian luar butiran kepiting (digoreng).

Menteri Trenggono menegaskan, undang-undang terkait penjualan benih lobster tetap ditegakkan pihaknya. Namun, menurutnya, tujuan dari rencana tersebut bukan sekedar ekspor benih lobster, namun ia yakin akan banyak uang yang dihasilkan.

Dia tidak merinci kisaran harga yang dibidiknya. Namun, ia membandingkannya dengan Indonesia yang meningkatkan kelasnya di hadapan dunia. Selanjutnya diharapkan dapat berpartisipasi dalam gerakan internasional.

“Sekarang kita sedang dalam proses (undang-undang), sekarang kita sedang melaksanakannya, kita berharap bisa cepat selesai (selesai),” kata Trenggono di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (5/1/2024).

“Jadi yang ingin kita dapatkan bukan sekedar menjual benih, yang ingin kita dapatkan adalah uang, itu datang kepada kita dan kita bisa sejajar dengan mereka, dan kita bisa menjadi bagian dari dunia internasional,” lanjutnya.

Dijelaskannya, sudah ada 5 perusahaan di Vietnam yang sepakat membudidayakan benih lobster. Dia mengatakan, kesepakatan itu bukan kesepakatan tertentu selama ada uang yang masuk ke dalam negeri.

Terkait dengan 5 perusahaan Vietnam tersebut, Trenggono mengatakan tindakan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2023.

“Iya silahkan, kalau JV (joint venture) diterima, tidak ada JV, ayo dibuka. Itu dimulai beberapa bulan lalu, sudah tahun 2023,” jelas Sakti Wahyu Trenggono.