kebijakan-fiksal

Kebijakan Fiskal – Pengertian, Tujuan, Fungsi, & Contoh

Definisi kebijakan keuangan

kebijakan-fiksal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah guna mewujudkan stabilitas ekonomi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan juga pemerataan pendapatan.

Contoh kebijakan pajak

  • Pembuatan RAPBN
  • Perpajakan nasional
  • Efisiensi anggaran pengeluaran
  • Pemberian subsidi pemerintah.

Contoh mengubah pendapatan dan pengeluaran adalah dengan mengurangi atau meningkatkan pajak dan subsidi. Menurut pemahaman tersebut, kebijakan fiskal ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan juga pertumbuhan ekonomi.

Tujuan kebijakan keuangan

Untuk dapat mencapai sasaran kebijakan fiskal hanya dengan 3 milyar, sebagai berikut:

  • Atasi inflasi
  • Atasi pengangguran
  • Ciptakan pertumbuhan ekonomi.

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan dan prioritas pembangunan nasional, serta pertumbuhan ekonomi negara. Berikut ini adalah tujuan penerbitan kebijakan keuangan secara rinci, diantaranya sebagai berikut.

  • Mencapai stabilitas ekonomi.
  • Mendorong pertumbuhan ekonomi.
  • Kenaikan tingkat investasi.
  • Membuka peluang kerja yang luas.
  • Mewujudkan keadilan sosial.
  • Sebagai bentuk pemerataan dan distribusi pendapatan.
  • Mengurangi pengangguran.
  • Menjaga stabilitas harga barang dan jasa untuk menghindari inflasi.

Jenis kebijakan keuangan

Kebijakan fiskal ini terbagi menjadi dua (dua), secara teoritis dan juga menurut besaran pendapatan dan belanja.

1. Kebijakan keuangan dari sudut pandang teoritis

Kebijakan keuangan fungsional

Merupakan kebijakan bahwa pengeluaran anggaran pemerintah dan peningkatan kesempatan kerja merupakan penyebab dan efek tidak langsung dari pendapatan nasional.

Kebijakan keuangan yang disengaja

Merupakan kebijakan fiskal yang dirancang untuk dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang berulang dengan sengaja memanipulasi anggaran belanja, baik melalui perubahan pajak maupun perubahan belanja pemerintah. Ada tiga (3) bentuk kebijakan fiskal jenis ini, diantaranya sebagai berikut.

  • 1. Melakukan perubahan pada pengeluaran pemerintah
  • 2. Melakukan perubahan pada sistem pemungutan pajak
  • 3. Melakukan perubahan dalam tata kelola dan sistem pemungutan pajak pada saat yang bersamaan

Kebijakan keuangan yang tidak disengaja

Pedoman ini dimaksudkan agar dapat mengontrol kecepatan siklus bisnis agar tidak terlalu fluktuatif. Dalam kondisi depresi, kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan aktivitas atau aktivitas ekonomi yang terjadi. Dalam keadaan inflasi, politik akan mengurangi aktivitas tersebut. Jenis stabilisator otomatis, atau bahkan kebijakan pajak yang tidak disengaja, adalah pajak proporsional, pajak progresif, kebijakan harga minimum, dan asuransi pengangguran.

2. Kebijakan pajak dari total pendapatan dan pengeluaran

Kebijakan keuangan yang seimbang

Kebijakan keuangan berimbang ini merupakan kebijakan yang membuat jumlah pendapatan dan pengeluaran menjadi sama. Salah satu kelebihan dari kebijakan keuangan berimbang ini adalah negara tidak harus meminjam dana dari dalam negeri atau luar negeri. Sedangkan kelemahannya, keadaan perekonomian akan semakin memburuk ketika perekonomian negara sedang dalam kondisi yang kurang kondusif.

Kebijakan surplus fiskal

Kebijakan fiskal berlebih ini mengharuskan jumlah penerimaan sedikit lebih tinggi dari total pengeluaran. Kebijakan fiskal merupakan salah satu cara untuk menghindari inflasi.

Kebijakan defisit anggaran

Kebijakan fiskal defisit ini merupakan kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Artinya jumlah pendapatan lebih rendah dari total pengeluaran. Beberapa manfaat dari kebijakan fiskal ini adalah dapat mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan ekonomi. Kerugiannya adalah APBN selalu ketat.

Kebijakan keuangan yang dinamis

Kebijakan fiskal dinamis ini merupakan kebijakan yang menyerupai kebijakan fiskal berimbang, namun dengan penambahan improvisasi yaitu dalam jumlah yang sama, namun seiring berjalannya waktu keduanya akan bertambah besar. Tujuan kebijakan ini adalah untuk memberikan pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Ini adalah cara Anda meningkatkan permintaan total

Menurut ekonom John Maynard Keynes, kebijakan fiskal tersebut sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran yang relatif serius. Triknya adalah menurunkan pajak penghasilan.

Ketika pajak penghasilan diturunkan, daya beli masyarakat juga meningkat, sehingga permintaan agregat bisa meningkat.

Ketika permintaan agregat meningkat, produsen atau pengusaha akan meningkatkan produksinya sehingga penggunaan tenaga kerja juga dapat meningkat. Dengan cara ini pemerintah bisa menekan angka pengangguran.

Cara lain untuk meningkatkan permintaan agregat adalah dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang Anda butuhkan, atau meningkatkan investasi pemerintah. Ketika permintaan agregat meningkat, begitu pula jumlah pengangguran.

Di atas sudah dijelaskan, jika pemerintah memotong pajak penghasilan pada akhirnya akan dapat meningkatkan permintaan agregat.

Ketika permintaan agregat meningkat, produsen meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan tersebut.

Apabila jumlah produksi meningkat maka dapat dikatakan pendapatan nasional mengalami peningkatan karena pendapatan nasional dihitung dari nilai barang dan jasa yang dihasilkan.

Jika pendapatan nasional naik, negara sudah melihat pertumbuhan ekonomi.

Fungsi kebijakan pajak

Setelah Anda memahami arti dari Kebijakan Fiksal, berikut ini penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh Kebijakan Fiksal, antara lain sebagai berikut:

1. Penugasan

Fungsi kebijakan fiskal pertama adalah fungsi alokasi. merupakan alokasi atau pengaturan sumber daya yang ada / yang ada di masyarakat agar dapat dikelola semaksimal mungkin.

2. Distribusi

Fungsi kedua adalah fungsi distribusi. Ini adalah pemerataan hasil pendapatan negara di seluruh masyarakat secara keseluruhan. Hasil pendapatan negara tidak hanya bisa dinikmati oleh kalangan atas, tetapi masyarakat juga harus menikmatinya.

3. Stabilitas

Fungsi terakhir adalah fungsi stabilitas. Pertahankan sumber daya yang ada / yang sudah ada. Agar stabil, seperti kebutuhan dasar masyarakat, lowongan, atau kesempatan kerja yang memadai.

Demikianlah penjelasan pengertian, tujuan, jenis dan contoh kebijakan perpajakan. Semoga apa yang dijelaskan semoga bermanfaat untuk anda. Terima kasih

Sumber :